(0362) 24346
camatbuleleng@gmail.com
Kecamatan Buleleng

Camat Buleleng Terima Koordinator PKH dalam Evaluasi Awal Penyaluran BLTS Kesra Kemensos RI

Admin buleleng | 19 Desember 2025 | 255 kali

Buleleng — Jumat, 19 Desember 2025, Camat Buleleng Putu Gopi Suparnaca, S.Sos didampingi Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan Buleleng Ni Ketut Suryaniti, M.Si menerima Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Buleleng, Gede Wiryawan, ST. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi awal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di wilayah Kecamatan Buleleng.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa BLTS Kesra tahun 2025 diperuntukkan bagi 661 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Buleleng, dengan kriteria penerima berada pada desil 1 sampai dengan desil 5 sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyaluran BLTS Kesra dilaksanakan melalui Kantor Pos Singaraja pada Kamis, 18 Desember 2025 dan Jumat, 19 Desember 2025, dengan batas akhir pencairan bantuan paling lambat pada 24 Desember 2025. Berdasarkan data sementara dari Kantor Pos Singaraja, masih terdapat sejumlah KPM yang belum melakukan pencairan bantuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penerima tercatat sebagai pensiunan atau Aparatur Sipil Negara (ASN), meninggal dunia, pindah domisili, alamat tidak ditemukan, serta alasan lainnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Camat Buleleng menegaskan perlunya dilakukan pemutakhiran data kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) oleh pemerintah Desa dan Kelurahan, sehingga kuota KPM yang tersedia dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk memperoleh data yang valid, berkualitas, dan tepat sasaran, pemutakhiran data kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan oleh pihak Desa dan Kelurahan. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam menentukan KPM yang layak maupun tidak layak menerima bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.