Buleleng, Selasa (11/11/2025) — Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Buleleng, Putu Tegeh Koriadi, S.E., M.Si, menghadiri serangkaian undangan Rapat Sosialisasi Keamanan Informasi dan Edukasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Unit IV Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini merupakan inisiatif dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap ancaman siber yang semakin kompleks.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfosanti, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah merupakan aset strategis sekaligus target krusial serangan siber, sehingga perlu adanya penguatan keamanan data secara menyeluruh.
Materi inti disampaikan oleh Sandiman Madya dari Dinas Kominfo Provinsi Bali, yang memaparkan empat pilar utama dalam membangun ketahanan siber, yaitu: Digital Skill – peningkatan kemampuan teknis dan literasi digital ASN, Digital Safety – penguatan perlindungan diri dan data dari ancaman digital, Digital Culture – pembentukan budaya kerja yang aman dan disiplin dalam pengelolaan informasi, serta Digital Ethic – penerapan etika dalam penggunaan dan penyebarluasan data.
Dalam sesi diskusi, narasumber menekankan pentingnya peran operator dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai garda terdepan keamanan informasi di setiap unit kerja. Mereka diharapkan tidak hanya mahir secara teknis dalam pengarsipan dan pelaporan, tetapi juga menerapkan praktik keamanan dasar seperti Two-Factor Authentication (2FA), mendeteksi email phishing, serta menjaga kerahasiaan data keuangan dan administrasi agar tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan birokrasi, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan aman secara digital.