Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023

Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Buleleng Anak Agung Ngurah Wiratma, S.H, Seijin Camat Buleleng hari ini Kamis (20/7), mengikuti acara Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI secara daring, dengan tema "Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berkelanjutan Melalui Peningkatan Peran BUMDesa".

Workshop dibuka dengan sambutan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Raden Suhartono,S.E.MAk., dan dilanjutkan dengan Keynote Speech BUMDesa Merajut Kemajuan Negeri oleh Dr. Sally Salamah selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Beberapa permasalahan pengelolaan BUMDesa yang dihadapi saat ini antara lain akses permodalan dan kerjasama belum optimal, kesulitan pemasaran, kurang perencanaan, potensi desa belum dikembangkan, kontribusi PAD masih minim, ketidakmampuan untuk berakuntabilitas, dan ketidaktaatan terhadap Anggaran Dasar. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah untuk mendorong penyusunan strategi dan pembinaan sesuai kebutuhan dan potensi desa, berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengembangan BUMDesa, meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam hal manajemen, pemasaran, inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa atau BUMDesMa.

 Pada paparannya lebih menekankan peran BUMDES dalam meningkatkan PAD desa, sehingga nantinya lebih berkembang dan tdk lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah desa. Serta Pemerintah desa di harapkan lebih menggali potensi potensi desa yang dimiliki tidak hanya mengandalkan aset aset desa saja yang di kelola. Diharapkan kedepannya agar dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah desa yang lain dalam bentu BKAD,  hal ini nantinya akan meningkatkan PAD desanya. Sebagian besar desa di seluruh indonesia APBD desanya hampir 53 % dana yang di dapat dari Pusat dan sisanya dari  PAD Desa maupun dari BUMDES hanya 10 sampai 20% saja sisanya dari pihak ketiga.

Ikut serta dalam workshop kali ini perwakilan BPKP seluruh Indonesia, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Camat, perwakilan pengurus BUMDesa, Pemerintah Desa serta Pendamping Desa seluruh Indonesia. Workshop juga diisi dengan penyampaian materi oleh perwakilan Kemendes PDTT, Dirwas BUMDes BPKP, perwakilan Kemendagri, DPMD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan Direktur BUMDes Amanah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, serta diakhiri dengan tanya jawab bersama peserta.